Workshop penumbuhan kecamatan inklusi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Komite Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk membuat Kota Yogyakarta menjadi Kota Inklusif atau Layak untuk ditempati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini mengacu kepada 5 afirmasi gender yang diantaranya keberpihakan kepada perempuan dan kelompok miskin, ramah anak, lansia, serta ramah terhadap difabel. Pada kegiatan kali ini berfokus kepada difabel karena kelompok mereka masih memerlukan perhatian lebih terutama fasilitas yang aksesibel untuk difabel. 

Workshop penumbuhan kecamatan inklusi dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 30 dan 31 Juli 2019 di Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Umbulharjo yang mengundang tokoh masyarakat sebagai peserta. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Dra. Ch. Tri Maryatun Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Yogyakarta sekaligus untuk membuka acara workshop tersebut. Pada workshop kali ini turut mengundang narasumber dari beberapa instansi diantaranya Dra. Suprantini dari BAPPEDA, Sri Widodo,S.Pd., serta Dra. Sri Adiyanti dari Komite Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Masing-masing narasumber menyampaikan materi yang cukup menarik, seperti yang disampaikan oleh Dra. Suprantini dengan materi berjudul “Kebijakan Kota Yogyakarta Menuju Kota Inklusi” yang isinya menerangkan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatur dan mengelola tata ruang Kota Yogyakarta supaya menjadi aksesibel untuk difabel. Materi Sri Widodo, S.Pd yang berjudul “Pembentukan Kecamatan Inklusi” menyampaikan tentang informasi Forum Kecamatan Inklusi serta tahapan-tahapan dalam membentuk forum tersebut. Materi Dra. Sri Adiyanti berjudul “Indikator Inklusifitas” berisikan informasi tentang indikator-indikator yang dapat menjadikan kota itu bisa dikatakan sebagai Kota Inklusif. Besar harapan setelah workshop penumbuhan kecamatan inklusi ini selesai mampu memberikan motivasi tersendiri bagi para peserta dan nantinya mereka bisa sesegera mungkin membentuk Forum Kecamatan Inklusi diwilayah kecamatan masing-masing.